Hak Pengajaran Yang Sesuai Dan Berimbang Untuk Penyandang Disabilitas

Hidup dengan disabilitas bukanlah hal yang gampang. Sebagai warga Negara Indonesia, banyak hak-hak dari orang cacat yang tanpa disengaja terbengkalai oleh Negara, salah satunya merupakan hak untuk menerima pendiidkan yang cocok dan sepadan. Organisasi Kesehatan Dunia atau lebih diketahui dengan WHO memperkirakan bahwa satu miliar orang mengalami sebagian wujud disabilitas dan dari jumlah hal yang demikian, diperkirakan 93 sampai 150 juta merupakan buah hati-buah hati. Buah-buah hati penyandang disabilitas ini 10 kali lebih kecil kemungkinannya untuk mencari ilmu ketimbang buah hati-si kecil lain dan saat mereka menimba ilmu, kemungkinan besar mereka berada dalam lingkungan yang terpisah atau sekolah khusus atau SLB. Berdasarkan penelitian si kecil-si kecil penyandang disabilitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tak mencari ilmu dan pada tahun 2016 PBB melaporkan bahwa buah hati-si kecil dengan disabilitas menghadapi hambatan khusus dan berkelanjutan untuk registrasi sekolah.

Selama bertahun-tahun buah hati-si kecil penyandang disabilitas sudah dikeluarkan dari metode pengajaran lazim dan ditempatkan di \’sekolah khusus\’. Dalam sebagian kasus, mereka dipisahkan dari keluarga mereka dan ditempatkan di institusi perumahan rentang panjang di mana mereka diajarkan secara terpisah dari masyarakat, itu malah jikalau benar bahwa mereka menerima pengajaran yang cocok dan seimbang. Hati-si kecil dengan disabilitas mempunyai tingkat registrasi permulaan sekolah yang sungguh-sungguh rendah. Malahan sekiranya mereka berguru, buah hati-buah hati dengan keadaan hal yang demikian lebih cenderung putus sekolah dan meninggalkan sekolah lebih permulaan tanpa beralih ke sekolah menengah dan lebih tinggi. Buah-buah hati penyandang disabilitas juga menghadapi peningkatan risiko kekerasan dan intimidasi sekolah, merampas hak mereka atas rasa aman serta hak mereka atas pengajaran.

Fakta-fakta dan angka-angka ini mencerminkan pengaruh dari hambatan signifikan kepada pengajaran yang dihadapi oleh banyak penyandang disabilitas, yang mencakup:

-Kurangnya aksesibilitas, bagus dalam hal gedung sekolah yang secara jasmani tak bisa diakses dan materi pelajaran yang tak cocok.

-Diskriminasi dan prasangka yang mencegah penyandang cacat mengakses pengajaran dengan prasyarat yang sepadan dengan orang lain.

-Pengecualian atau pemisahan dari pengendalian sekolah lazim atau juga tak jarang disebut sebagai sekolah umum.

-Mutu pengajaran yang lebih rendah, termasuk dalam penguasaan lazim di mana si kecil-si kecil dengan disabilitas sudah \’terintegrasi\’ ke dalam cara non-inklusif yang ada.

Undang-undang hak asasi manusia berusaha untuk secara lantas menuntaskan persoalan ini dengan menempatkan keharusan pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pengajaran bagi para penyandang cacat, lewat pemakaian \’pengajaran inklusif’. Sedangkan tak gampang, telah keharusan bagi Negara untuk menjamin segala hak-hak warga Negara, termasuk penyandang disabilitas untuk menerima pengajaran. Pengajaran yang pantas dan seimbang bisa menolong mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kwalitas hidup para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penting untuk diingat bahwa pengajaran merupakan salah satu jalan untuk membangun bangsa dan adalah hak semua rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *